Sinergi Kelola Dam Haji, BAZNAS Majalengka Koordinasi dengan Kemenhaj Terkait Pemberdayaan Ekonomi Umat

MAJALENGKA  Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Majalengka, H. Muhammad Ridwan, S.Ag., M.Si., didampingi Kepala Divisi Digital dan Fundraising, Iwan Setiawan, melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Majalengka pada Senin (04/05/2026).

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyinkronkan pelaksanaan tata kelola Dam (denda) jemaah haji melalui BAZNAS, sebagai tindak lanjut dari audiensi tingkat nasional antara BAZNAS RI dan Kementerian Haji RI yang berlangsung di Jakarta, medio April lalu.

Transparansi dan Standar Operasional Tertib

Dalam Pertemuan antara BAZNAS RI dan Kemenhaj di Gedung Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4/2026), Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menegaskan bahwa pengelolaan Dam oleh BAZNAS bukanlah hal baru. Lembaga ini telah memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang matang untuk menjamin akuntabilitas bagi para jemaah.

“Tata kelola Dam oleh BAZNAS telah berjalan dengan prosedur yang jelas. Kami memastikan seluruh proses transparan, mulai dari konfirmasi pembayaran, bukti pemotongan hewan, hingga laporan penyaluran yang dapat diakses langsung oleh jemaah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami juga menerbitkan sertifikat bagi para mudhohi,” jelas Sodik Mudjahid.

Dimensi Sosial-Ekonomi: Dari Jemaah untuk Rakyat

Langkah koordinasi di tingkat Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat mengedukasi jemaah haji asal Majalengka mengenai manfaat ganda dari pembayaran Dam melalui lembaga resmi. Selain sah secara syariat, pelaksanaan Dam melalui BAZNAS memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

Hewan-hewan Dam tersebut disuplai langsung oleh peternak lokal dan UMKM binaan BAZNAS, sehingga perputaran ekonomi hasil dari ibadah haji dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok daerah.

Fleksibilitas dan Kolaborasi Inklusif

Pihak Kemenhaj memberikan fleksibilitas bagi jemaah untuk menunaikan Dam, baik di Tanah Suci maupun di Indonesia. Kebijakan ini membuka ruang kolaborasi bagi BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk berkontribusi dalam layanan yang lebih inklusif dan modern.

H. Muhammad Ridwan berharap, melalui koordinasi ini, jemaah haji Kabupaten Majalengka semakin yakin untuk menyalurkan Dam melalui lembaga resmi pemerintah. “Jika ibadah haji dikelola secara resmi oleh pemerintah, maka alangkah baiknya pengelolaan Dam juga dilakukan melalui lembaga resmi negara, yakni BAZNAS, demi kemaslahatan umat yang lebih luas,” pungkasnya.

Kerja sama ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan ibadah sosial keagamaan kini semakin adaptif, di mana ritual ibadah bersinergi dengan instrumen strategis peningkatan kesejahteraan umat.

---

#BAZNASMajalengka #KemenhajMajalengka #DamHaji2026 #ZakatMemberdayakan #HajiMabrur #MajalengkaLangkungSae #TataKelolaDam #EkonomiSyariah